Permasalahan Masyarakat Dengan Pemerintah Terhadap Peraturan Daerah (PERDA) RTRW Kota Depok

Oleh :

Nilam Sari

26313440

3TB06

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Jurusan Teknik Arsitektur

Universitas Gunadarma

2015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selamanya kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat taofik dan hidayah-Nya kita masih dapat beraktivitas seperti biasa.

Alhamdulilah saya dapat menyelesaikan penulisan ilmiah ini yang bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah softskill, Hukum dan Pranata Pembangunan.

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada sema pihak yang telah membantu pembuatan penulisan ilmiah ini sehingga saya dapat menyelesaikan tepat waktunya.

Saya menyadari bahwa penulisan ilmiah ini sangat jauh dari sempurna, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan penyusun penulisan ilmiah ini.

Akhirnya semoga penulisan ilmiah ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuna untuk kita semua. Aamiin

            Depok, 14 Oktober 2015

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang – Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau bupati / walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota, yang berlaku di kabupaten / kota tersebut. Perda Kabupaten / Kota dengan persetujuan bersama Bupati / Walikota. Perda Kabupaten / kota tidak subordinat terhadap Perd Provinsi.

Kota Depok adalah Kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Kota depok memiliki berbagai kecamatan yang tersebar, yaitu Kecamatan Beji, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Cilodong, Kecamatan Limo, Kecamatan Cinere, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Tapos, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Bojongsari. Saya  menemukan satu perda yang dibuat sebaik mungkin tetapi terdapat masalah dalam pelaksanaanya, salah satunya adalah masalah yang ada di Kecamatan Sawangan, Kelurahan Pasir Putih terkait perluasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Masalah tersebut saya kutip dari berita yang tersebar di internet dan oleh sebab itu saya akan membahas masalah tersebut dalam penulisan ilmiah ini.

I.II Perumusan Masalah

            I.II.I      Masalah apa yang terjadi di Kelurahan Pasir Putih, Depok?

            I.II.II     Peraturan daerah apa yang membuat demo warga terhadap pemerintah?

            I.II.III    Apa penengah dari masalah tersebut?

BAB II

PEMBAHASAN

Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, maka status Kota Depok berubah menjadi Kota hingga ditetapkannya Hari Jadi Kota Depok pada tanggal 27 April 1999.

Berdasarkan hal tersebut, dirasakan perlu disusun suatu Rencana Tata Ruang Kota yang strategis, guna mewujudkan perencanaan Kota yang terpadu dan terarah. Karena itu perlu dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam lingkup Kota Depok.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok atau sering disebut sebagai RTRW Kota Depok 2000-2010 disusun berazaskan pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta mengandung nilai-nilai keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok meliputi :

-          Kebijakan, pendekatan, dan strategi pengembangan tata ruang untuk tercapainya tujuan pemanfaatan ruang yang berkualitas.

-          Tujuan pemanfaatan ruang wilayah Kota Depok untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

-          Struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kota Depok.

-          Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Depok

Berikut adalah berita yang saya kutip dari internet mengenai tidak konsistennya pemerintaha terhadap pelaksaanan Peraturan Daerah (PERDA) khusunya menyangkut RTRW Kota Depok:

“Balaikota Depok didemo ratusan massa yang menolak perluasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Depok. Penolakan ratusan massa ini berasal dari warga Kelurahan Pasir Putih karena merasa paling merasakan dampak dari keberadaan TPA itu. Aksi demo ratusan massa itu berkaitan dengan rencana Pemerintah Kota Depok yang akan memperluas lahan TPA Cipayung seluas 6 hektar hingga ke Kelurahan Pasir Putih, Sawangan. Perluasan ini dilakukan karena TPA Cipayung diperkirakan tidak bisa menampung sampah lagi pada 2014 mendatang.

Rencana Pemerintah Kota Depok yang ingin memperluas lahan TPA Cipayung ke Wilayah Kelurahan Pasir Putih mengacu pada dasar hukum Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok 2012-2032. Dalam Perda tersebut di pasal 64 ayat (1) huruf (o) dan huruf (p) menyatakan tentang penataan dan pengembangan TPA Cipayung, TPA Pasir Putih dan UPS di seluruh Wilayah Kota. Serta Pembangunan Buffer Zone atau kawasan penyanggah di TPA Cipayung dan TPA Pasir Putih.

Melalui dasar hukum ini maka Pemerintah Kota Depok tetap ingin melanjutkan rencana perluasan lahan pengembangan TPA Cipayung ke TPA Pasir Putih, Apalagi pejabat terkait sudah mengatakan bahwa rencana pembangunan ini sudah disosialisasikan sebelumnya pada masyarakat.

Pertanyaannya, sosialisasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Depok ? Apakah sosialisasinya dalam bentuk pemberitahuan setelah Perda RTRW Kota Depok disahkan atau sosialisasinya dilakukan sebelum Perda RTRW Kota Depok ini disahkan oleh DPRD Kota Depok. Terkait sosialisasi, faktanya dalam aksi demo di Balai Kota Depok, masyarakat justru menanyakan dimana sosialisasinya dan kapan dilakukan. fakta ini membuktikan bahwa sosialisasi yang dimaksud itu ternyata tidak ada sama sekali.

Bagi masyarakat Kelurahan Pasir Putih yang keberatan terhadap pembangunan TPA Pasir Putih, masih ada upaya hukum yang harus dilakukan yakni dengan melakukan Judicial Review ke Mahkmah Agung (MA) terhadap Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok 2012-2032. Walaupun sebenarnya ada dua lembaga yang berwenang mereview. Pertama, berdasarkan Pasal 145 UU No 32 Tahun 2004 berikut perubahannya, ada kewajiban mengirimkan semua Perda yang sudah ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam dua bulan, Kementerian Dalam Negeri sudah bisa mereview. Kalau misalnya Perda tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Perda tersebut bisa dibatalkan. Kemudian yang kedua oleh Mahkamah Agung (MA), melalui mekanisme Judicial Review.

Menurut catatan penulis, Perda RTRW Kota Depok 2012-2032 memang banyak kekurangannya, Perencanaannya tidak berdasarkan kajian yang jelas dan terukur. Bagaimana pembangunan bisa berjalan dengan baik bila RTRW-nya tidak baik, Apalagi RTRW itu adalah sokoguru pembangunan. Karena itu untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari akibat perencanaan RTRW yang amburadul, baiknya Perda tersebut dibatalkan karena dalam mekanisme penyusunannya belum memenuhi unsur kelayakan hingga cenderung berpotensi cacat hukum.

Terkait dengan perencanaan yang tidak baik, misalkan sekedar contoh, dalam perda RTRW Kota Depok 2012-2032, Kecamatan Sukmajaya tidak termasuk dalam kawasan rawan banjir, dalam Perda RTRW tersebut di pasal 43, paragraf 6 tentang Kawasan rawan Banjir, pada ayat (2) menyatakan bahwa Kawasan Rawan banjir meliputi, Kelurahan depok, Kelurahan mampang, Kelurahan cimanggis, Kelurahan Sawangan, Kelurahan Kalimulya dan Kelurahan Cipayung

Sedangkan berdasarkan catatan penulis, bahwa di Kecamatan Sukmajaya terdapat 61 titik Kawasan Rawan Banjir yang tersebar di enam Kelurahan di Wilayah Kecamatan Sukmajaya. Ke-61 titik rawan banjir tersebut terbagi dalam dua kategori kawasan, pertama adalah Kawasan Sangat Rawan Banjir (KSRB) dan kedua adalah Kawasan Rawan Banjir (KRB).

Berikut ini adalah 61 titik rawan banjir yang tersebar di enam Kelurahan di Wilayah Kecamatan Sukmajaya Kota Depok : Kelurahan Sukmajaya ada 15 titik rawan banjir, Kelurahan Mekarjaya ada 7 titik rawan banjir, Kelurahan Baktijaya ada 10 titik rawan banjir, Kelurahan Abadijaya ada 8 titik rawan banjir, Kelurahan Tirtajaya ada 16 titik rawan banjir dan Kelurahan Cisalak ada 5 titik rawan banjir.

Titik rawan banjir tersebut umumnya terjadi karena sistem drainase yang tidak berfungsi secara optimal dan tersumbatnya saluran-saluran air akibat membuang sampah sembarangan. Dan faktor lainnya adalah terkait dengan struktur tanah pada pemukiman dataran rendah”

Hal-hal yang bisa menjadi penengah dalam masalah tersebut

Merencanakan Peraturan Daerah tentunya harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Apalagi dalam setiap pembuatan Peraturan Daerah selalu tercantum muatan di Konsideran mengingat yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memuat unsur filosofis, yuridis dan sosiologis. Dalam Konsideran mengingat pada Perda RTRW Kota Depok 2012-2032 tercantum adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat.

Dalam Konsideran itu menyatakan dengan jelas bahwa Perencanaan Tata Ruang Wilayah harus melibatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang, Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang, Pasal (2) menyatakan bahwamasyarakat berperan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Begitu juga dalam Pasal 5 huruf (a,b,c) menyatakan bahwa peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Selanjutnya dalam pasal (7) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat. dan ayat (2) menyatakan bahwa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.

Sangat jelas dinyatakan bahwa dalam proses Perencanaan Tata Ruang Wilayah Khususnya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok, Peran serta masyarakat tidak bisa diabaikan begitu saja. Apabila Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau Perda RTRW Kota Depok 2012-2032 dalam perencanaannya tidak melibatkan peran serta masyarakat, maka Peraturan Daerah tersebut dapat dinyatakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melanggar hukum atau boleh dikatakan Perda tersebut cacat hukum alias tidak sah.

BAB III

PENUTUP

III.I       Kesimpulan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Depok adalah strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota yang disahkan oleh DPRD Kota Depok melalui Peraturan Daerah. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai masalah yang berdampak adanya aksi demonstrasi masyarakat di Kecamatan Sawangan, Kelurahan Pasir Putih.

Pada dasarnya setiap yang dilakukan pemerintah terhadap PERDA, haruslah ada sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, karna bagaimanapun Negara Indonesia adalah Negara Demokrasi, dimana kekuasaan berada ditangan rakyat.

Hal itu juga disampaikan dalam Konsideran yang menyatakan dengan jelas bahwa Perencanaan Tata Ruang Wilayah harus melibatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang, Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang, Pasal (2) menyatakan bahwamasyarakat berperan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Depok

https://id.wikipedia.org/wiki/RTRW_Kota_Depok

http://agussutondomediacenter.blogspot.co.id/2013/09/rencana-tata-ruang-wilayah-kota-depok.html

Surat Perjanjian Kontrak Pembangunan Rumah Tinggal

Bekasi, selasa tanggal 23 bulan juni tahun 2015, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Qeano

Alamat :Jl. Contoh Surat Resmi No. 99, Cibinong Bogor

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

No KTP : 0123456789

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemilik Rumah disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : Queena

Jabatan : Direktur CV

Alamat : Jl. Contoh Surat Perjanjian No. 214, Cibinong Bogor

No KTP : 9876543210

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Sukasenang Jaya selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Penawaran Harga Surat dari CV. Sukasenang Jaya

Nomor : 3128

Tanggal : 20 Juni 2012

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian dalam bidang pelaksanaan Pembangunan Rumah Tinggal dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1

TUGAS PEKERJAAN

(1) PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, yaitu untuk melaksanakan Pembangunan Rumah Tinggal Beralamat Jl. Surat Kuasa No. 339, Cibinong Bogor

(2) Lingkup Pekerjaan secara terperinci adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini.

Pasal 2

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan :

a. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

b. Petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA baik secara lisan maupun tulisan.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN MASA PEMELIHARAAN

(1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 24 juni 2015 dan harus sudah selesai dan diserahkan paling lambat tanggal 26 juni 2015

(2) Waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya keadaan memaksa sebagaimana telah diatur dalam perjanjian ini.

(3) Masa Pemeliharaan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung mulai serah terima Pertama pekerjaan dimaksud.

Pasal 4

SUB KONTRAKTOR

(1) Apabila suatu bagian pekerjaan akan diserahkan kepada suatu sub kontraktor, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA, hubungan antara PIHAK KEDUA dengan sub kontraktor menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA

(2) Jika ternyata PIHAK KEDUA telah menyerahkan pekerjaan kepada sub kontraktor tanpa persetujuan pengawas, maka setelah pengawas memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA harus mengembalikan keadaan sehingga sesuai dengan isi surat perjanjian ini, semua biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA atau sub kontraktor untukpekerjaan yang dilakukan oleh sub kontraktor itu, ditanggung oleh PIHAK KEDUA sendiri.

(3) Untuk bagian-bagian pekerjaan yang diserahkan kepada sub kontraktor atas sepengetahuan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA harus melakukan koordinasi yang baik, serta penuh tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh sub kontraktor, serta melakukan pengawasan bersama-sama pengawas.

Pasal 5

JAMINAN PELAKSANAAN

(1) Pemborong yang ditunjuk sebagai pemenang lelang sebelum menandatangani kontrak diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak yaitu Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).

(2) Pada saat Jaminan Pelaksanaan diterima, maka jaminan penawaran akan dikembalikan.

(3) Jaminan Pelaksanaan menjadi milik PEMILIK RUMAH apabila ;

– Dalam hal pemenang lelang dalam waktu yang telah ditetapkan tidak melaksanakan pekerjaan/penyerahan barang

– Dalam hal pemenang lelang mengundurkan diri setelah menandatangani kontrak.

Pasal 6

HARGA BORONGAN

(1) Jumlah harga borongan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) termasuk pajak–pajak yang dibebankan kepada PEMILIK RUMAH dan merupakan jumlah yang tetap dan pasti (lumpsum fixed price).

(2) Dalam jumlah harga borongan tersebut pada ayat (1) di atas, sudah termasuk pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

CARA PEMBAYARAN

a) Uang muka kerja sebesar 20 % dari nilai Kontrak yaitu sebesar :

20 % x Rp. 100.000.000,- = Rp. 5.000.000,- setelah menyerahkan jaminan uang muka yang diberikan oleh Bank Umum atau Asuransi yang telah mendapatkan dukungan perusahaan Asuransi dalam dan luar negeri yang cukup bonafit.

b) Pembayaran Pertama sebesar 40 % dari nilai Kontrak dikurangi dengan angsuran pengembalian uang muka yang telah diambil, dibayarkan setelah fisik dilapangan mencapai 45% yang dibuktikan dengan Berita acara Pemeriksaan Lapangan dengan perincian :

Pembayaran Angsuran Pertama = 40% x Rp. 100.000.000,- = Rp. 25.000.000,-

Potongan Uang Muka = 40% x Rp. 100.000.000,- = Rp. 25.000.000,-,-

Jumlah Pembayaran Angsuran Pertama sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

c) Pembayaran Kedua sebesar 40 % dari nilai Kontrak dikurangi dengan angsuran pengembalian uang muka yang telah diambil, dibayarkan setelah fisik di lapangan mencapai 85% yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dengan perincian :

Pembayaran Angsuran Pertama = 40% x Rp. 100.000.000,- = Rp. 2.500.000,-

Potongan Uang Muka = 40% x Rp. 100.000.000,- = Rp. 2.500.000,-

Jumlah Pembayaran Angsuran Kedua sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

d) Pembayaran Ketiga sebesar 15 % dari nilai Kontrak dikurangi dengan angsuran pengembalian uang muka yang telah diambil, dibayarkan setelah fisik dilapangan mencapai 100% yang dibuktikan dengan Berita acara Pemeriksaan Lapangan dengan perincian :

Pembayaran Angsuran Ketiga = 15% x Rp. 100.000.000,- = Rp. 12.000.000,-

Potongan Uang Muka = 20% x Rp. 100.000.000,- = Rp. 12.500.000,-

Jumlah Pembayaran Angsuran Ketiga Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

e) Pembayaran Terakhir sebesar 5 % dari nilai Kontrak yaitu sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dibayarkan setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan telah diadakan serah terima pekerjaan tersebut kepada PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Kedua untuk Pekerjaan dimaksud dengan catatan :

1) Pembayaran dapat dilakukan dalam beberapa termin/angsuran sesuai dengan kebutuhan kondisi ;

2) Perincian pembayaran tiap termin/angsuran diperhitungkan nilai kontrak dikurangi besarnya uang muka

Pasal 8

PENYERAHAN PEKERJAAN

(1) Sebelum pekerjaan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA.

(2) Penyerahan pekerjaan harus dilakukan dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan, apabila PIHAK KEDUA sudah menyelesaikan seluruh pekerjaan (selesai 100 %) sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam spesifikasi teknis.

Pasal 9

DENDA-DENDA DAN SANKSI-SANKSI

Keterlambatan penyelesaian/penyerahan pekerjaan dari jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, akan dikenakan denda/sanksi sebesar 1 ‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum 5 % (lima persen) dari jumlah harga borongan.

Pasal 10

KENAIKAN HARGA DAN FORCE MAJEURE

a) Semua kenaikan harga borongan dan lain-lainnya, selama pelaksanaan pekerjaan ini, ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA

b) Hal-hal yang termasuk Force Majeure dalam kontrak ini adalah :

– Bencana Alam (gempa bumi, banjir, gunung meletus, longsor, kebakaran, huru-hara, peperangan, pemberontakan dan epidemi).

– Kebijakan Pemerintah yang dapat mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan.

c) Apabila terjadi Force Majeure, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak terjadinya Force Majeure disertai bukti yang sah, demikian juga pada waktu Force Majeure berakhir.

d) Keterlambatan karena Force Majeure tidak dikenakan denda.

Pasal 11

PEKERJAAN TAMBAH KURANG

(1) Semua pekerjaan tambah atau kurang harus dikerjakan atas perintah dan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

(2) Pekerjaan tambah atau kurang yang dikerjakan PIHAK KEDUA tanpa seizin PIHAK PERTAMA, akibatnya harus ditanggung PIHAK KEDUA.

Pasal 12

PEMBATALAN PERJANJIAN

1) PIHAK PERTAMA berhak membatalkan/memutuskan perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis tiga hari sebelumnya, setelah memberikan peringatan/teguran tiga kali berurutturut dan PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan tersebut ;

2) Pembatalan/pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dilakukan apabila PIHAK KEDUA melakukan hal-hal sebagai berikut :

– Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan PIHAK PERTAMA.

– Tidak dapat melaksanakan/melanjutan pekerjaan.

– Memborongkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.

– Apabila jumlah denda keterlambatan telah mencapai maksimum 5 % dari jumlah harga borongan ini.

3) Jika terjadi pembatalan/pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk pemborong lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA segala dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini.

Pasal 13

BEA MATERAI DAN PAJAK-PAJAK

Bea materai dan pajak-pajak yang timbul akibat dari perjanjian ini seluruhnya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, dilunasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.

(2) Apabila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian terakhir diserahkan kepada putusan Pengadilan Negeri yang dalam hal ini kedua belah pihak memilih domisili tetap di Kantor Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 15

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga lingkungan agar tidak terjadi gangguan terhadap lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK PERTAMA berhak memerintahkan kepada PIHAK KEDUA mengeluarkan dari tempat pekerjaan sebagian atau seluruh bahan yang tidak lagi memenuhi spesifikasi teknik.

(3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap barang milik Daerah yang dipinjamkan dan/atau diserahkan kepada PIHAK KEDUA meliputi pemeliharaan, menjaga kondisi, perbaikan atau kerusakan, penggantian atas milik Daerah tersebut.

Pasal 16

KESELAMATAN KERJA

(1) Selama pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperhatikan tanggung jawab atas keselamatan kerja, baik di lingkungan pekerjaan maupun keamanan umum dan ketertiban di tempat kerja.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban mengasuransikan tenaga kerja borongan/harian lepas, yang dipekerjakan untuk paket pekerjaan ini.

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar asuransi bagi tenaga kerja borongan/harian lepas, yang dipekerjakan untuk paket pekerjaan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

LAIN – LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 18

KETENTUAN PENUTUP

(1) Dengan telah ditanda tangani Perjanjian ini oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal dan lampiranlampiran perjajian ini mempunyai kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

(2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dinyatakan berlaku sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja.

Bekasi, 23 Juni 2015

PIHAK PERTAMA                                                                                          PIHAK KEDUA

    

   Qeano                                                                                                                    Queena

Pemilik Rumah                                                                                                      Kontraktor

Berikut adalah ulasan tentang apa saja yang ada pada surat perjanjian kotrak pembangunan rumah tinggal:

1. Pihak-pihak dalam surat perjanjian, pihak pertama adalah owner sedangkan pihak kedua adalah kontraktor/penyedia jasa.

2. Nilai kontrak dan lingkup pekerjaan, berisi berapa nilai total pekerjaan yang disepakati dan lingkup pekerjaannya meliputi apa saja

3. Sifat kontrak, terdiri dari 2 macam, yaitu kontrak Harga pasti (lumpsum fixed price) dan konrak harga satuan (unit price)

4. Jangka waktu pelaksanaan

5. Cara pembayaran

6. Proses penagihan, dokumen berisi yang diperlukan untuk proses tagian kontraktor

7. Denda dan sanksi, tentang denda dan sanksi untuk kontraktor yang lalai/terlambat dalam menyelesaikan pembangunan

sumber:-  http://detiklife.com/2015/02/09/2-contoh-surat-kontrak-perjanjian-pembangunan/

            - http://www.rumahmaterial.com/2014/04/poin-penting-dalam-surat-perjanjian.html

Kelly Clarkson - Since U Been Gone

Here's the thing we started out friends
It was cool but it was all pretend
Yeah,yeah
Since U Been Gone

You dedicated you took the time
Wasn't long till I called you mine
Yeah,yeah
Since U Been Gone

And all you'd ever hear me say
Is how I pictured me with you
That's all you'd ever hear me say

But Since U Been Gone
I can breathe for the first time
I'm so moving on
Yeah,yeah
Thanks to you
Now I get
What I want
Since U Been Gone

How can I put it? You put me on
I even fell for that stupid love song
Yeah,yeah
Since U Been Gone

How come I'd never hear you say
I just wanna be with you
I guess you never felt that way

But Since U Been Gone
I can breathe for the first time
I'm so moving on
Yeah,yeah
Thanks to you
Now I get what I want
Since U Been Gone

You had your chance you blew it
Out of sight, out of mind
Shut your mouth I just can't take it
Again and again and again and again

Since U Been Gone
I can breathe for the first time
I'm so moving on
Yeah,yeah
Thanks to you
Now I get, I get what I want
I can breathe for the first time
I'm so moving on
Yeah,yeah
Thanks to you
Now I get 
You should know
That I get, I get what I want

Since U Been Gone
Since U Been Gone
Since U Been Gone

KONFERENSI ASIA AFRIKA

Berakhirnya Perang Dunia I membawa pengaruh terhadap bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk memperoleh kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Di samping itu juga ditandai dengan munculnya dua kekuatan ideologis, politis, dan militer termasuk pengembangan senjata nuklir. Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara selalu berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Salah satu bentuk penyelenggaraan kehidupan bernegara adalah menjalin kerja sama dengan negara lain. Kebijakan yang menyangkut hubungan dengan negara lain terangkum dalam kebijakan politik luar negeri. Oleh karena itu, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia juga harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Indonesia mencetuskan gagasannya untuk menggalang kerja sama dan solidaritas antarbangsa dengan menyelenggarakan KAA.

Latar Belakang Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika

Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas, artinya bangsa Indonesia tidak memihak pada salah satu blok yang ada di dunia. Jadi, bangsa Indonesia berhak bersahabat dengan negara mana pun asal tanpa ada unsur ikatan tertentu. Bebas juga berarti bahwa bangsa Indonesia mempunyai cara sendiri dalam menanggapi masalah internasional. Aktifberarti bahwa bangsa Indonesia secara aktif ikut mengusahakan terwujudnya perdamaian dunia. Negara Indonesia memilih sifat politik luar negerinya bebas aktif sebab setelah Perang Dunia II berakhir di dunia telah muncul dua kekuatan adidaya baru yang saling berhadapan, yaitu negara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat memelopori berdirinya Blok Barat atau Blok kapitalis (liberal), sedangkan Uni Soviet memelopori kemunculan Blok Timur atau blok sosialis (komunis).

Dalam upaya meredakan ketegangan dan untuk mewujudkan perdamaian dunia, pemerintah Indonesia memprakarsai dan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Usaha ini mendapat dukungan dari negara-negara di Asia dan Afrika. Bangsa-bangsa di Asia dan Afrika pada umumnya pernah menderita karena penindasan imperialis Barat. Persamaan nasib itu menimbulkan rasa setia kawan. Setelah Perang Dunia II berakhir, banyak negara di Asia dan Afrika yang berhasil mencapai kemerdekaan, di antaranya adalah India, Indonesia, Filipina, Pakistan, Burma (Myanmar), Sri Lanka, Vietnam, dan Libia. Sementara itu, masih banyak pula negara yang berada di kawasan Asia dan Afrika belum dapat mencapai kemerdekaan. Bangsa-bangsa di Asia dan Afrika yang telah merdeka tidak melupakan masa lampaunya. Mereka tetap merasa senasib dan sependeritaan. Lebih-lebih apabila mengingat masih banyak negara di Asia dan Afrika yang belum merdeka. Rasa setia kawan itu dicetuskan dalam Konferensi Asia Afrika. Sebagai cetusan rasa setia kawan dan sebagai usaha untuk menjaga perdamaian dunia, pelaksanaan Konferensi Asia Afrika mempunyai arti penting, baik bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika pada khususnya maupun dunia pada umumnya.

Prakarsa untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika dikemukakan pertama kali oleh Perdana Menteri RI Ali Sastroamijoyo yang kemudian mendapat dukungan dari  egara India, Pakistan, Sri Lanka, dan Burma (Myanmar) dalam Konferensi Colombo.

Konferensi Pendahuluan

Sebelum Konferensi Asia Afrika dilaksanakan, terlebih dahulu diadakan konferensi pendahuluan sebagai persiapan. Konferensi pendahuluan tersebut, antara lain sebagai berikut.

Konferensi Kolombo (Konferensi Pancanegara I)

Konferensi pendahuluan yang pertama diselenggarakan di Kolombo, ibu kota  egara Sri Lanka pada tanggal 28 April–2 Mei 1954. Konferensi dihadiri oleh lima orang perdana menteri dari  egara sebagai berikut.

• Perdana Menteri Pakistan : Muhammad Ali Jinnah

• Perdana Menteri Sri Lanka : Sir John Kotelawala

• Perdana Menteri Burma (Myanmar) : U Nu

• Perdana Menteri Indonesia : Ali Sastroamijoyo

• Perdana Menteri India : Jawaharlal Nehru

Konferensi Kolombo membahas masalah Vietnam, sebagai persiapan untuk menghadapi Konferensi di Jenewa. Di samping itu Konferensi Kolombo secara aklamasi memutuskan akan mengadakan Konferensi Asia Afrika dan pemerintah Indonesia ditunjuk sebagai penyelenggaranya. Kelima  egara yang wakilnya hadir dalam Konferensi Kolombo kemudian dikenal dengan nama Pancanegara. Kelima  egara itu disebut sebagai  egara sponsor. Konferensi Kolombo juga terkenal dengan nama Konferensi Pancanegara I.

Konferensi Bogor (Konferensi Pancanegara II)

Konferensi pendahuluan yang kedua diselenggarakan di Bogor pada tanggal 22–29 Desember 1954. Konferensi itu dihadiri pula oleh perdana menteri  egara-negara peserta Konferensi Kolombo. Konferensi Bogor memutuskan hal-hal sebagai berikut

- Konferensi Asia Afrika akan diselenggarakan di Bandung pada bulan 18-24 April 1955.

- Penetapan tujuan KAA dan menetapkan  egara-negara yang akan diundang sebagai peserta Konferensi Asia Afrika.

- Hal-hal yang akan dibicarakan dalam Konferensi Asia Afrika.

- Pemberian dukungan terhadap tuntutan Indonesia mengenai Irian Barat.

Konferensi Bogor juga terkenal dengan nama Konferensi Pancanegara II.

Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika

Sesuai dengan rencana, Konferensi Asia Afrika diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18–24 April 1955. Kon-ferensi Asia Afrika dihadiri oleh wakil-wakil dari 29 negara yang terdiri atas  egara pengundang dan  egara yang diundang.

- Negara pengundang meliputi Indonesia, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Burma (Myanmar).

- Negara yang diundang 24 negara terdiri atas 6 negara Afrika dan 18 negara meliputi Asia (Filipina, Thailand, Kampuchea, Laos, RRC, Jepang, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Nepal, Afghanistan, Iran, Irak, Saudi Arabia, Syria (Suriah), Yordania, Lebanon, Turki, Yaman), dan Afrika (Mesir, Sudan, Etiopia, Liberia, Libia, dan Pantai Emas/Gold Coast).

Negara yang diundang, tetapi tidak hadir pada Konferensi Asia Afrika adalah Rhodesia/Federasi Afrika Tengah. Ketidakhadiran itu disebabkan Federasi Afrika Tengah masih dilanda pertikaian dalam  egara/dikuasai oleh orang-orang Inggris. Semua persidangan Konferensi Asia Afrika diselenggarakan di Gedung Merdeka, Bandung.

Latar belakang dan dasar pertimbangan diadakan KAA adalah sebagai berikut.

- Kenangan kejayaan masa lampau dari beberapa  egara di kawasan Asia-Afrika.

- Perasaan senasib sepenanggungan karena sama-sama merasakan masa penjajahan dan penindasan bangsa Barat, kecuali Thailand.

- Meningkatnya kesadaran berbangsa yang dimotori oleh golongan elite nasional/terpelajar dan intelektual.

- Adanya Perang Dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur.

- Memiliki pokok-pokok yang kuat dalam hal bangsa, agama, dan budaya.

- Secara geografis letaknya berdekatan dan saling melengkapi satu sama lain.

Tujuan diadakannya Konferensi Asia Afrika, antara lain:

• memajukan kerja sama bangsa-bangsa di Asia dan Afrika dalam bidang  egara, ekonomi, dan kebudayaan;

• memberantas diskriminasi ras dan kolonialisme;

• memperbesar peranan bangsa Asia dan Afrika di dunia dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia dan kerja sama internasional.

• bekerja sama dalam bidang  egara, ekonomi, dan budaya.

• membicarakan masalah-masalah khusus yang menyangkut kepentingan bersama seperti kedaulatan  egara, rasionalisme, dan kolonialisme.

Konferensi Asia Afrika membicarakan hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama  egara-negara di Asia dan Afrika, terutama kerja sama ekonomi dan kebudayaan, serta masalah kolonialisme dan perdamaian dunia. Kerja sama ekonomi dalam lingkungan bangsa-bangsa Asia dan Afrika dilakukan dengan saling memberikan bantuan teknik dan tenaga ahli. Konferensi berpendapat bahwa  egara-negara di Asia dan Afrika perlu memperluas perdagangan dan pertukaran delegasi dagang. Dalam konferensi tersebut ditegaskan juga pentingnya masalah perhubungan antarnegara karena kelancaran perhubungan dapat memajukan ekonomi. Konferensi juga menyetujui penggunaan beberapa organisasi internasional yang telah ada untuk memajukan ekonomi. Konferensi Asia Afrika menyokong sepenuhnya prinsip dasar hak asasi manusia yang tercantum dalam Piagam PBB. Oleh karena itu, sangat disesalkan masih adanya rasialisme dan diskriminasi warna kulit di beberapa  negara. Konferensi mendukung usaha untuk melenyapkan rasialisme dan diskriminasi warna kulit di mana pun di dunia ini. Konferensi juga menyatakan bahwa kolonialisme dalam segala bentuk harus diakhiri dan setiap perjuangan kemer-dekaan harus dibantu sampai berhasil. Demi perdamaian dunia, konferensi mendukung adanya perlucutan senjata. Juga diserukan agar percobaan senjata nuklir dihentikan dan masalah perdamaian juga merupakan masalah yang sangat penting dalam pergaulan internasional. Oleh karena itu, semua bangsa di dunia hendaknya menjalankan toleransi dan hidup berdampingan secara damai. Demi perdamaian pula, konferensi menganjurkan agar  egara yang memenuhi syarat segera dapat diterima menjadi anggota PBB.

Konferensi setelah membicarakan beberapa masalah yang menyangkut kepentingan  egara-negara Asia Afrika khususnya dan  egara-negara di dunia pada umumnya, segera mengambil beberapa keputusan penting, antara lain:

1. memajukan kerja sama bangsa-bangsa Asia Afrika di bidang  egara, ekonomi, dan kebudayaan;

2. menuntut kemerdekaan bagi Aljazair, Tunisia, dan Maroko;

3. mendukung tuntutan Indonesia atas Irian Barat dan tuntutan Yaman atas Aden;

4. menentang diskriminasi ras dan kolonialisme dalam segala bentuk;

5. aktif mengusahakan perdamaian dunia.

Selain menetapkan keputusan tersebut, konferensi juga mengajak setiap bangsa di dunia untuk menjalankan beberapa prinsip bersama, seperti:

1. menghormati hak-hak dasar manusia, tujuan, serta asas yang termuat dalam Piagam PBB;

2. menghormati kedaulatan dan integritas  egara rial semua bangsa;

3. mengakui persamaan ras dan persamaan semua bangsa, baik bangsa besar maupun bangsa kecil;

4. melakukan intervensi atau ikut campur tangan dalam persoalan dalam negeri  egara lain;

5. menghormati hak-hak tiap bangsa untuk mempertahankan diri, baik secara sendirian maupun secara kolektif sesuai dengan Piagam PBB;

6. tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus salah satu  egara besar; b) tidak melakukan tekanan terhadap  egara lain;

7. tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas  egara rial atas kemerdekaan politik suatu  egara;

8. menyelesaikan segala perselisihan internasional secara damai sesuai dengan Piagam PBB;

9. memajukan kepentingan bersama dan kerja sama internasional;

10. menghormati  egar dan kewajiban internasional lainnya.

Kesepuluh prinsip yang dinyatakan dalam Konferensi Asia Afrika itu dikenal dengan nama Dasasila Bandung atau Bandung Declaration.

Pengaruh Konferensi Asia Afrika bagi Solidaritas dan Perjuangan Kemerdekaan Bangsa di Asia dan Afrika

Konferensi Asia Afrika membawa pengaruh yang besar bagi solidaritas dan perjuangan kemerdekaan bangsa di Asia dan Afrika. Pengaruh Konferensi Asia Afrika adalah sebagai berikut.

• Perintis dalam membina solidaritas bangsa-bangsa dan merupakan titik tolak untuk mengakui kenyataan bahwa semua bangsa di dunia harus dapat hidup berdampingan secara damai.

• Cetusan rasa setia kawan dan kebangsaan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk menggalang persatuan.

• Penjelmaan kebangkitan kembali bangsa-bangsa di Asia dan Afrika.

• Pendorong bagi perjuangan kemerdekaan bangsa di dunia pada umumnya serta di Asia dan Afrika khususnya.

• Memberikan pengaruh yang besar terhadap perjuangan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika dalam mencapai kemerdekaannya.

• Banyak  egara-negara Asia-Afrika yang merdeka kemudian masuk menjadi anggota PBB.

Selain membawa pengaruh bagi solidaritas dan perjuangan kemerdekaan bangsa di Asia dan Afrika, Konferensi Asia Afrika juga menimbulkan dampak yang penting dalam perkembangan dunia pada umumnya. Pengaruh atau dampak itu, antara lain sebagai berikut.

- Konferensi Asia Afrika mampu menjadi penengah dua blok yang saling berseteru sehingga dapat mengurangi ketegangan/détenteakibat Perang Dingin dan mencegah terjadinya perang terbuka.

- Gagasan Konferensi Asia Afrika berkembang lebih luas lagi dan diwujudkan dalam Gerakan Non Blok.

- Politik bebas aktif yang dijalankan Indonesia, India, Burma (Myanmar), dan Sri Lanka tampak mulai diikuti oleh  egara-negara yang tidak bersedia masuk Blok Timur ataupun Blok Barat.

- Belanda cemas dalam menghadapi kelompok Asia Afrika di PBB sebab dalam Sidang Umum PBB, kelompok tersebut mendukung tuntutan Indonesia atas kembalinya Irian Barat ke pangkuan RI.

- Australia dan Amerika Serikat mulai berusaha menghapuskan diskriminasi ras di negaranya.

Konferensi Asia Afrika dan pengaruhnya terhadap solidaritas antarbangsa tidak hanya berdampak pada  egara-negara di Asia dan Afrika, tetapi juga bergema ke seluruh dunia.

(sumber: http://www.gurusejarah.com/2013/06/konferensi-asia-afrika.html)

IDENTITAS NASIONAL

IDENTITAS NASIONAL 

1. Hakikat Identitas Nasional 

Pengertian Identitas 

a. Identitas (Identity)

- Ciri-ciri, tanda-tanda, jati diri yang menandai suatu benda atau orang.

- Ciri: ciri fisik dan ciri non-fisik

- Identitas ada yang melekat sejak lahir ada yang diperoleh melalui tindakan

b. Sumber Identitas

- Aturan-aturan sosial yang menjelaskan definisi dari tingkah laku

- Sejarah hidup

c. Identitas

- “Pengenalan atau pengakuan terhadap seseorang yang termasuk dalam suatu golongan yang dilakukan berdasarkan atas serangkaian ciri-ciri yang merupakan suatu kesatuan bulat dan menyeluruh, serta menandainya sehingga dapat dimasukkan dalam golongan tersebut” (Parsudi Suparlan: 1999) 

Contoh: Polisi, Gender, dll.

Jenis Identitas

a. Identitas individu

- Melekat pada seseoran

- didapat sejak lahir maupun dari proses interaksi dengan yang lain.

b. Identitas kolektif

- Melekat pada kelompok

- Didapat melalui proses interaksi

- Ada kesadaran, tindakan dan tujuan bersama

Atribut Identitas 

a. Pengertian atribut

- Segala sesuatu yang terseleksi, baik disengaja maupun tidak, yang berguna untuk mengenali identitas seseorang atau suatu gejala

- Atribut dapat berupa ciri-ciri yang mencolok pada tubuh, sifat-sifat yang melekat, pola tindakan, bahasa yang digunakan

- Corak identitas seseorang/kelompok ditentukan oleh atribut yang digunakan

- Orang/kelompok akan menunjukkan atributnya agar identitas dan peranannya masuk akal/diakui dalam interaksi sosial.

Pengertian Identitas Nasional 

Kepribadian/Jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain.

a. Asal Identitas Nasional 

- Agama

- Budaya

- Pengalaman sejarah

- Kesepakatan bersama

b. Identitas nasional penting dalam interaksi antar bangsa (baik individu maupun kelompok/negara) 

2. Ragam dan Fungsi Identitas Nasional

Sumber Identitas Nasional 

a. Geografi:

- Posisi silang terbuka

- Rawan bencana

- Luas wilayah

- Bentuk geografi

- Iklim

b. Kependudukan:  

- Kuantitas

- Kualitas 

c. Sumber Kekayaan Alam (SKA):

- Kekayaan di laut

- Kekayaan di darat

- Kekayaan di udara 

d. Ideologi dan Agama:

- Demokratisasi yang mengutamakan NKRI

- Penghayatan agama dan kepercayaan

- Kesadaran berbangsa dan bernegara 

e. Politik:

- Manajemen negara,

- Aktivitas politik,

- Otonomi daerah,

-  Dukungan internasional

f. Ekonomi: 

Pendayagunaan potensi dan keproaktifan ekonomi 

g. Sosial Budaya:

- Kerukunan dan toleransi

- Persatuan bangsa

- Pendidikan Nasional

- Kesehatan o Kesadaran hokum

- Penguasaan dan pengembangan Iptek

- Generasi muda dan peranan perempuan dalam pembangunan

- Disiplin nasional 

h. Pertahanan Keamanan:

 - Kesadaran global paradox

- Kepemimpinan

- Sistem pertahanan Negara

- Keamanan lingkungan

- Industri dan prasarana pendukung pertahanan

Fungsi identitas nasional 

a. Kenapa sebuah bangsa memerlukan Identitas?

- Identitas diperlukan dalam interaksi antar bangsa (baik individu maupun kelompok/negara)

- Identitas nasional sebuah bangsa menentukan status dan peranan bangsa tersebut di dunia internasional

- Pola interaksi antar identitas dalam suatu masyarakat bangsa menunjukkan struktur sosial masyarakat tersebut. 

3. Penguatan Terhadap Identitas Nasional

Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi Identitas bersama suatu bangsa:

1. Primordial: ikatan kekerabatan, daerah asal (homeland) dan adat istiadat

2. Sakral: ikatan kesamaan idiologi (agama)

3. Tokoh: dipersatukan oleh Sosok pemimpin (Mahatma Gandi, Nelson Mandela, Sukarno)

4. Bhinneka Tunggal Ika: Prinsip bersatu dalam perbedaan (Unity in Diversity), kesetiaan pada nasionalisme tanpa ras.

5. Sejarah: persepsi yang sama terhadap sejarah kehidupannya

6. Perkembangan ekonomi : Negara maju, negara berkembang, negara industri, negara minyak bumi dll 

7. Kelembagaan : Lembaga negara, partai politik,lembaga hukum dan lain-lain, mempersatukan warga dalam tatanan yang tidak membeda-bedakan negara maju, negara berkembang, negara industri dan lain-lain.

Atribut yang melekat pada Indonesia sebagai bangsa:

- Pluralitas suku bangsa : + 250 etnis

- Pluralitas agama : formal & informal

- Pluralitas kebudayaan o Pluralitas Bahasa : + 300 dialek

- Pluralitas Kasta dan Kelas sosial 

Akibat atribut yang dimiliki maka Indonesia sebagai bangsa: 

- Rawan terjadinya disintegrasi Bangsa

- Rawan konflik social

-  Rawan konflik antar agama 

Apa yang harus dilakukan?

- Membangun konsensus nasional (common platform)

- Membangun dialog antar kelompok agama, etnis, dan kelas social

- Meneguhkan dan mengaktualisasikan kembali nilai-nilai budaya bangsa

- Meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotism

8. Nasionalisme dan Patriotisme 

Nasionalisme adalah suatu faham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi (individu) harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Sedangkan dalam kamus politik Nasionalisme adalah perasaan atas dasar kesamaan asal-usul, rasa kekeluargaan, rasa memiliki hubungan –hubungan yang lebih erat dengan sekelompok orang daripada dengan orang-orang lain, dan mempunyai perasaan berada di bawah satu kekuasaan. Nasionalisme diperkuat oleh adanya tradisi-tradisi, adat istiadat, dongeng-dongeng dan mitos-mitos serta semangat kebangsaan.

Stanley Ben, sebagaimana dikutip oleh Nurkholis Majid, menyatakan bahwa dalam mendefenisikan istilah “nasionalisme” setidaknya ada empat elemen, yaitu: 

1. Semangat ketaan kepada suatu bangsa (semacam patriotisme)

2. Dalam aplikasinya menunjukkan kepada kecondongan untuk mengutamakan kepentingan bangsa sendiri, khususnya jika kepentingan bangsa itu berlawanan dengan kepentingan bangsa lain

3. Sikap yang melihat amat pentingnya penonjolan cirri khusus suatu bangsa. Karena itu, doktrin yang memandang perlunya kebudayaan bangsa dipertahankan.

4. Nasionalisme adalah teori politik atau teori antropologi yang menekankan bahwa umat manusia secara alami terbagi-bagi menjadi berbagai bangsa, dan bahwa ada kriteria yang jelas untuk mengenali suatu bangsa beserta para anggota bangsa itu. 

Kemudian berdasarkan pembentukannya, menurut Nurkholis Majid, nasionalisme mengandung beberapa prinsip umum, antara lain: 

1. Kesatuan (unity), hal yang mentransformasikan hal-hal yang polimorfik menjadi monomorfik sebagai produk proses integrasi.

2. Kebebasan (liberty), khususnya bagi Negara-negara jajahan yang memperjuangkan pembebasan dari kolonialisme. 

3. Kesamaan (equality), sebagai bagian implicit dari masyarakat demokratis yang merupakan antithesis dari masyarakat kolonial yang diskriminatif dan otoriter

4. Kepribadian (identity), hal yang lenyap karena negasi kaum kolonial.

5. Prestasi amat diperlukan untuk menjadi sumber inspirasi dan kebanggaan bagi warga Negara.

Sebelum paham nasionalisme muncul telah ada paham kosmopolis, yakni paham yang mengajarkan bahwa manusia bukan warga suatu Negara tetapi warga dunia. Tanah air setiap manusia adalah dunia seluruhnya. Sebagai bukti misalnya tercermin dalam imperium Romawi yang berdiri tidak berdasarkan atas bangsa Romawi, tetapi atas keperkasaan tentara Romawi dan hukum Romawi yang meliputi hamper seluruh bangsa pada waktu itu. Kemudian beriringan dengan kemajuan zaman dan dinamika kebangsaan melalui fase reformasi dan pencerahan, perlahan tapi pasti paham kosmopolis memudar dan mulai digantikan oleh paham nasionalisme. Sehingga realitas sejarah menunjukkan, sejak akhir abad ke-18 sampai abad ke-20 paham nasionalisme sudah dianut oleh hamper seluruh Negara di dunia ini.

Namun demikian dalam perkembangan dan praktiknya, paham nasionalisme di beberapa negara mengalami fase berlebih-lebihan pandangan yang mengarah pada nasionalisme sempit atau chauvinisme. Chauvinisme ialah suatu faham yang terlalu mengagung-agungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Seperti terbukti dalam sejarah paham ini pernah dianut oleh Adolf Hitler yang menyatakan bahwa bangsa Jerman adalah keturunan bangsa Aria yang berhak menguasai bangsa-bangsa lain. Benito Musolini mengklaim bahwa bangsa Italia adalah pewaris sah dari imperium Romawi dan bangsa Jepang mengklaim bahwa mereka merupakan keturunan Dewa Matahari. 

Menurut (Santoso: 2008), melemahnya semangat nasionalisme Indonesia disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

- Kualitas SDM masih rendah

- Militansi bangsa yang mendekati titik kritis

- Jati diri bangsa Indonesia yang sudah luntur 

Strategi yang harus dilakukan : 

- Meningkatkan kualitas kepemimpinan

- Merevitalisasi/mereaktualisasi nasionalisme

-Meningkatkan militansi bangsa

- Meneguhkan jati diri bangsa sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa 

Selanjutnya yang tidak kalah penting yang perlu dilakukan adalah meneguhkan dan mengaktualisasikan kembali nilai-nilai budaya bangsa yang diyakini mampu meningkatkan semangat kebangsaan, dan menetralisir nilai-nilai budaya yang kurang mendukung semangat kebangsaan.

(sumber: http://lp4.itb.ac.id/wp-content/uploads/3.-Identitas-Nasional.pdf )